Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara guna penanaman dan pengembangan kesadaran bela negara didasarkan kecintaan tanah air dan nasionalisme kepada generasi muda.

Rapat FKUB Kab. Sanggau dalam rangka Pemilihan Pengurus periode 2019 - 2024.

Pembentukan Tim Investigasi Jama'ah Ahmadiyah Entikong dalam rangka Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pilgub Kalbar dan Pilbup Sanggau Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan…

Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan Deklarasi Damai dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya penanaman dan pengembangan kesadaran bela negara yang didasarkan pada kecintaan pada tanah air dan rasa nasionalisme kepada generasi muda.

Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Rakor Tim Penanganan Konflik Kabupaten Sanggau dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sanggau.

Pernyataan Sikap FKUB dan FPK dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan negara yang kokoh di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik serta pemahaman mengenai hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya…

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya penanaman dan pengembangan kesadaran bela negara yang didasarkan pada kecintaan pada tanah air dan rasa nasionalisme kepada generasi muda.

Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.