Organisasi dan Tugas Pokok

strukturOrganisasi
Struktur Organisasi Kesbangpolinmas Kabupaten Sanggau

Keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Sanggau yang secara resmi di mulai pada tanggal 21 April 2008. Implementasi dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjudnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2008. Dalam peraturan Bupati tersebut dijelaskan tentang Struktur Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan beberapa kelompok jabatan.

Tugas dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau dibentuk dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2008, tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Derah melalui Sekretaris Daerah.


Kepala Kantor

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Sanggau mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau sebagai mana dimaksud adalah unsure Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  • Pembinaan dan Pelaksanaan di Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya.


Sub bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan hubungan masyarakat, protocol dan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  • Penyusunan dan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan program, pengendalian, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  • Penyelenggaraan pengelolahan administrasi kepegawaian;
  • Penyelenggaraan pengelolahan administrasi keuangan;
  • Penyelenggaraan pengelolahan urusan umum meliputi urusan rumah tangga dinas, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan, Penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas, serta protokoler; dan
  • Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan dan tanggung jawabnya.


Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Kantor yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut;

  • Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas seksi kesatuan bangsa, meliputi wawasan kebangsaan, pengkajian ipoleksosbud, kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik;
  • Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa, meliputi urusan wawasan kebangsaan, pengkajian ipoleksosbud, kewaspadaan nasional, dan fasilitasi penanganan konflik;
  • Penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa, meliputi urusan wawasan kebangsaan, pengkajian ipoleksosbud, kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik;
  • Penyelenggaraan pelayanan umum pada Seksi kesatuan Bangsa, meliputi urusan wawasan kebangsaan, pengkajian ipoleksosbud, kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik;
  • Pengawasan dan pengendalaian terhadap kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa;
  • Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi Kesatuan Bangsa;
  • Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Hubungan Kelembagaan

Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang Hubungan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai fungsi;

  • Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Kelembagaan, meliputi hubungan partai politik, fasilitasi penyelenggaraan pemilu, hubungan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat, serta mengeluarkan rekomendasi atas permohonan bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat;
  • Penyusunan program, rencana kegiatan Seksi Hubungan Kelembagaan, meliputi unsur hubungan partai politik, fasilitasi penyelenggaraan pemilu, hubungan organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial masyarakat, serta mengeluarkan rekomendasi atas permohonan bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat;
  • Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum seksi hubungan kelembagaan, meliputi urusan hubungan partai politik, fasilitasi penyelenggaraan pemilu, hubungan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat, serta mengeluarkan rekomendasi atas permohonan bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat;
  • Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan seksi Hubungan Kelembagaan, meliputi urusan hubungan partai politik, fasilitasi penyelenggaraan pemilu, hubungan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat, serta mengeluarkan rekomendasi atas permohonan bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat;
  • Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas seksi hubungan kelembagaan;
  • Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi;

  • Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas seksi perlindungan masyarakat, meliputi urusan pembinaan, pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, serta perlindungan masyarakat dari bencana;
  • Penyusunan program, rencana kegiatan seksi perlindunagan masyarakat, meliputi urusan pembinaan, pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, serta perlindungan masyarakat dari bencana;
  • Penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan umum seksi perlindungan masyarakat, meliputi urusan pembinaan, pengembangan, kerja sama dan pemberdayaan sumber daya, serta perlindungan masyarakat dari bencana;
  • Pengawasan dan pengendalaian terhadap kegiatan seksi perlindungan masyarakat, meliputi urusan pembinaan, pengembangan, kerja sama dan pemberdayaan sumber daya, serta perlindungan masyarakat dari bencana;
  • Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas seksi perlindungan masyarakat;
  • Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahliannya masing –  masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.